Mantan Menteri SBY: Jokowi Membawa Indonesia Menjadi Negara Maju - strategi.id

Strategi.id- Mantan Menteri Perdagangan era Presiden SBY, Muhammad Lutfi menyebut calon presiden nomor urut 01Joko Widodo berhasil membawa Indonesia dalam posisi ke-16 sebagai negara ekonomi terkuat di dunia.

Hal ini disampaikan Lutfi dalam deklarasi dukungan alumni Universitas Andalas di Gedung Joang ’45, Jakarta, Minggu (27/1).

Berdasarkan standar internasional, pendapatan per kapita negara maju minimal US$ 12 ribu atau di atas Rp156 juta per tahun.

Lutfi mengatakan saat ini banyak negara di kelas menengah yang gagal menjadi negara maju. Ia menyebutkan beberapa di antaranya adalah Venezuela dan Brazil yang kondisi ekonominya mulai terpuruk.

“Kita berada di posisi nomor 16 ekonomi terkuat di dunia dengan rata-rata penghasilan per kapita US$ 4.035. Harus ada terobosan baru untuk mencapai US$ 12 ribu agar menjadi negara maju,” ucap Lutfi.

Menurut tim ahli kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf ini, keberhasilan pemerintahan Jokowi untuk mencapai hal tersebut tak lepas dari upaya investasi di bidang infrastruktur dan melakukan transfer teknologi berbasis pendidikan.

“Dalam infrastruktur Pak Jokowi sudah bangun kapasitas pembangkit listrik yang lebih besar daripada pemerintahan sebelumnya. Pak Jokowi juga bangun jalan tol delapan kali lebih besar dari presiden-presiden sebelumnya. Ini Indonesia sudah berada di track yang benar,” ujarnya.

Lutfi menilai selama ini Jokowi-Ma’ruf telah memimpin jalannya kontestasi pilpres dengan baik. Ia meminta agar para pendukung dapat mengkampanyekan paslon nomor urut 01 itu dengan cara yang baik.

“Biarkan saja di media sosial yang jelek-jelek. Kami mohon posting yang baik, senang, riang, dan bawa optimisme. Nanti dilihat siapa yang akan terpilih,” ucap mantan menteri ini.

Dalam deklarasi ini, Lutfi mengaku mendapat perintah langsung dari Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir.

Lutfi menjadi mendag sejak Februari hingga Oktober 2014. Sebelumnya Lutfi juga pernah menjadi duta besar Jepang untuk Indonesia dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).