Terkait Kabupaten Layak Anak, Batanghari Klaim Tinggal ...

Laporan Wartawan TribunJambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Dalam kunjungan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (PPPA) kedesa pompa air Kecamtan Bajubang Kabupaten Batanghari Senin (5/11), pemerintah pusat targetkan 2030 Indonesia layak anak. Selasa (6/11)

"Kalau Indonesia layak anak, berarti dimulai dari tingkat kabupaten/kota harus sudah layak anak, termasuk desa desanya juga harus sudah layak anak. Untuk mewujudkan target 2030 memdatang Indonesia layak anak," Ujar Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pro. Dr Yohana Susana Yembise.

Baca: Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengacara Jokowi-Maruf, Ketua DPW: Arah Kebijakan Partai Belum Diputuskan

Lebih lanjut dikatakannya pula, setelah tingkat bawah baik dari desa dan kabupaten secara keseluruhan seluruh indonesia yang berjumlah 514 kabupaten kota tersebut sudah layak anak baru naik lagi di tingkat masing-masing provinsi.

"Untuk mewujudkan itu semua kita sudah melakukan launching bersama melalui Gerakan Nasional, untuk stop gerakan pernikahan anak-anak. Kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama terkait tindak lanjut termasuk benturan terhadap UU perkawinan anak di bawah usia 16 tahun (dispensasi nikah)," ujarnya.

Dikatakannya pula, pihaknya juga akan mencoba melakukan harmonisasi terkait hal ini, semoga kedepan akan ada revisi UU ataupun perpu dan kebijakan dan UU baru terkait pernikahan anak tadi.

Dirinya juga mengimbau bagi para orang tua dan masyarakat untuk tidak menikahkan anak di usia anak pernikahan, karena mereka harus bersekolah dan biarkan mereka berkreasi. Karena mereka cikal bakal penerus bangsa dimasa yang akan datang.

Baca: Target PAD Pemkot Jambi Capai 87,32 Persen

Baca: VIDEO: Peserta Tes CPNS 2018 Tertangkap Bawa Jimat di Bra hingga Celana Dalam. Ternyata Ini Isinya

Untuk menuju kabupaten layak anak tersebut, tidak lain untuk menekan angka kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak. Memang ada beberapa indikator dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan itu semua diantaranya harus ada sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan pusat pembelajaran keluarga PUSPAGA.

"Puspaga ini sangat penting, terutama bagi para keluarga yang bermasalah atau memilimi masalah. Mereka bisa berkonsultasi di puspaga tadi untuk menjawab semoa persoalan yang mereka hadapi," jelasnya.

"Intinya 2030 mendatang, tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan pernikahan dini," pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)