Kesalahan Data Pangan Mentan Berpengaruh di Pilpres 2019

JawaPos.com - Kesalahan penggunaan data pangan yang digunakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berbuntut panjang. Sehingga perlu dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk informasi, Berdasarkan data sensus petani yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah petani mencapai angka 26 juta orang. Hilangnya kepercayaan para petani terhadap pemerintah bukan tanpa sebab.

Pengamat Politik Siti Zuhro berpendapat hal itu bisa berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019.

"Data itu kan harusnya akurat, publik sekarang kan tidak begitu saja menerima informasi dari pemerintah, mereka akan rekonfirmasi," ujarnya saat dihubungi Sabtu (3/11).

Menurut Siti, data-data pemerintah yang cenderung atau diduga manipulatif pasti akan dipertanyakan. "Kalau data salah tapi tidak diperbaiki (oleh presiden), maka akan muncul perdebatan, ujung-ujungnya akan menurunkan tingkat kepercayaan publik ke pemerintah, dan bisa menimbulkan tidak simpatik, karena dianggap kebohongan," kata Siti.

Menurutnya, masyarakat saat ini bisa mempertanyakan data-data yang akurat dan detail, yang dimungkinkan melalui Komisi Informasi Publik. "Akses masyarakat untuk data terkait kebijakan dimungkinkan oleh KIP. Jadi tidak ada lagi alasan pemerintah memberikan data yang tidak benar," tegasnya.

Kebijakan Kementerian Pertanian yang dianggap merugikan petani dan data pangan tidak valid menjadi sebab utama kekecewaan petani terhadap Pemerintahan Jokowi. Karena itu Presiden diharapkan segera mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai kesalahan itu dikhawatirkan membuat para petani enggan memberikan suaranya kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Kinerja Mentan ini dapat membuat suara petani akan berkurang ke Jokowi. Karena petani gagal paham dengan kebijakan pertanian yang dibuat oleh Mentan di bawah kepemimpinan Jokowi ini. Mereka tidak akan percaya lagi," kata dia, Sabtu (3/11).

Selama ini, kata Pangi, Mentri Amran tak serius mengurusi masalah pangan di Indonesia.

"Memang tidak hanya Mentan sekarang yang tidak memperhatikan petani. Tapi kinerja Mentan ini lebih buruk dari sebelum-sebelumnya. Dia seperti penganiaya rakyat, terutama sektor pertanian," katanya.

Menurutnya, kesalahan terbesar Menteri Amran yakni menggunakan data pangan yang tak valid. Kesalahan ini berdampak signifikan terhadap kehidupan petani. Menteri Amran sempat mengaku Indonesia memiliki surplus beras dan mengekspor jagung. Faktanya, selama ini, Indonesia masih melakukan impor.

"Makanya, ini serba dilema. Di mana letak kita surplusnya," lanjutnya.

Peliknya kondisi pertanian ini, tegas Pangi, seakan membuat, Indonesia tak membutuhkan lagi sosok Mentan. Sebab, selama ini, para petani mengurusi lahannya untuk bercocok tanam tanpa campur tangan pemerintah.

"Jangan-jangan kita nggak perlu lagi Mentan. Karena rakyat bisa mengurus sendiri pertaniannya. Dengan adanya Kementan, itu seperti menganiaya masyarakat. Karena tidak mengurus masyarakat," tambahnya.

Atas dasar itu, Pangi meminta, Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Mentri Amran. Bisa saja, dari evaluasi itu Presiden mencopot Mentri Amran dari jabatannya.

"Memang, copot mencopot itu urusan presiden. Kalau dia (Jokowi-red), tidak tegas tidak akan dipecat. Kalau Jokowi tegas maka evalyasi Mentan dan pecat," pungkas dia.

(jpg/bin/JPC)

Let's block ads! (Why?)