Ketua LBP2 Desak Mentri Pendidikan Mundur Terkait PPDB 2020 Yang Carut Marut - wartakini.co

WARTAKINI.co, BANDUNG. – Pada hari Senin, 27 Juli 2020, mulai rapat pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai, mengadakan Audensi dari lembaga bantuan pemantauan pendidikan (LBP2) dipimpin oleh Asep B kurnia (Aa Maung) Ketua LBP2 Jawa Barat, berlokasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung.

Dihadiri oleh LBP2 dan oleh pihak-pihak Dinas Pendidikan : Asep B kurnia (Aa Maung), Juli wahyu pari dunda dan Angga brata.

Koordinator pengawas SMA dan SMK sejawa barat Juli wahyu Pd menyampaikan ke awak Media Atas apa yang telah di sampaikan oleh LBP2

“Terimakasih apa yang di sampaikan LBP2 pada dasarnya Kita merespon baik, Kita akan sampaikan kepada pimpinan dan akan di adakan evaluasi juga ini bahan masukan untuk Dinas Pendidikan (Disdik),” ujarnya.

Langkah-langkah kedepannya kepala Dinas bagaimana “langkah-langkahnya nanti di putuskan oleh kepala Dinas dan yang jelas saya rasa kepala Dinas akan memperhatikan untuk perbaikan Dinas pendidikan,”tegas Juli Wahyu.

Ketua LBP2 Jawa Barat Aa Maung menuturkan kepada Media “Mudah-mudahan poin-poin yang saya sampaikan tolong segera di tanggapi yang paling utama Disdik khusunya yang ada di Jawa Barat saya menginginkan aturan Zonasi ini harus di topang dengan insfratuktur yang harus jelas, infrastuktur harus ditambah karna berhubung di Wilayah-wilayah kita banyak pemukiman-pemukiman baru yang disana notabennya belum tersedia Sekolah-sekolah,”ucapnya.

Lanjutnya “ini harus dipikirkan kalau tidak tolong kembalikan seperti dulu peraturannya, misalkan Zonasi apa bedanya dengan bina lingkungan tapi ini menjadi lebih rumit dan lebih sulit untuk orang tua, mulai tahun 2014 perubahan peraturan itu terus berubah ubah sehingga Siswanya harus belajar orang tuanya harus memahami lagi dengan aturan yang baru, apalagi saat ini dinilai Sosialinya sangat kurang untuk Masyarakat,”

Untuk sistem kouta Daring dan sebagainya bagaimana “Saya baru sebatas membaca berita Dari disdik sudah mengeluarkan anggaran untuk Kouta Daring tapi itu antara cukup atau mencukupinya saya belum paham tapi jangan sampai anggaran yang di keluarkan untuk Sekolah mengganggu juga kegiatan Staf-staf yang ada di Sekolah karna tidak ada biayanya,”

Kaitannya kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil bahwa akan menggeratiskan sekolah tapi sebetulnya dengan menggeratiskan sekolah untuk tingkat SMA SMK dengan biaya yang ada khususnya di Kota-kota besar tidak mencukupi untuk kegiatan untuk staf pengajar di sekolah,” kata Aa maung.

Aturan Zonasi ini saya harap harus dipikirkan dan di kaji ulang kalaupun Zonasi apa bedanya dengan bina lingkungan dan mentri pendidikan harus mundur terkait penerimaan PPDB tahun 2020 yang banyak merugikan orang tua murid,” Pungkas Aa Maung.

(Indra&Endi)

Let's block ads! (Why?)