Tanggapi Komentar Menkominfo, Herzaky: Tak Seharusnya Dilontarkan Oleh Seorang Menteri
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ucapan Menkominfo Rudiantara ke satu diantara pegawainya yang menekankan kalau yang membayar gaji Ibu sekarang itu pemerintah, dan pemerintah itu adalah Jokowi, bukan Prabowo, menurut Deputi Kogasma Partai Demokrat sangatlah tidak patut
"Ini ‘pengarahan’ yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pejabat, apalagi selevel menteri," kata Herzaky M. Putra, S.Sos, MM, Deputi Kogasma Partai Demokrat, Sabtu (2/1/2019)
Menurutnya ada dua kesalahan Rudiantara. Pertama, aparatur sipil negara itu digaji oleh negara, bukan pemerintah.
"Pemerintah itu diberikan kepercayaan mengelola negara. Siapa yang memberikan kepercayaan? Rakyat selaku pemilik negara melalui pemilu. Jadi, pemerintah itu pelayan rakyat," katanya.
"Ucapan menyamakan pemerintah dengan negara dan mengasosiasikan pemerintah dengan kepala pemerintahannya, alias mengasosiasikan negara dengan sosok presiden, hanya ditemui di rezim otoriter atau rezim feodal. Padahal, Indonesia merupakan negara republik. Negara demokrasi. Bukan negara otoriter, apalagi feodal," timpalnya.
Baca: Peduli Banjir Sulawesi Selatan, PAI se-Kalbar Adakan Galang Dana
Kedua, kata Herzaky, dana yang dikelola oleh pemerintah, yang digunakan untuk membayar gaji ASN, sebagian besar berasal dari rakyat.
"Berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Bukan milik pemerintah, apalagi berasal dari kepala pemerintahannya atau presiden. Jadi, membuat kesimpulan dengan mengarahkan kalau yang menggaji ASN itu pemerintah, dan pemerintah itu siapa alias presidennya (Jokowi), sangatlah salah dan tidak patut. Karena dana itu bukan berasal dari uang pribadi Jokowi selaku presiden. Dana itu dari rakyat," terangnya.
Politikus asal Pontianak ini pun menilai, Hal tersebut merupakan kesalahan berpikir yang sangat fatal dari seorang menteri.
"Mengklaim uang negara seakan-akan uang pribadi presiden. Di sinilah sumber korupsi berasal, Merasa uang negara milik pribadi," katanya.
Seharusnya, lanjut dia, seorang pejabat negara, apalagi selevel menteri, lebih bijak dalam mengeluarkan statemen.
"Boleh memiliki preferensi dalam pilpres, tetapi seharusnya tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengarahkan stafnya. Apalagi menggunakan logika yang salah," tutup Herzaky.
Baca Lagi Aje http://pontianak.tribunnews.com/2019/02/03/tanggapi-komentar-menkominfo-herzaky-tak-seharusnya-dilontarkan-oleh-seorang-mentBagikan Berita Ini
0 Response to "Tanggapi Komentar Menkominfo, Herzaky: Tak Seharusnya Dilontarkan Oleh Seorang Ment - Tribun Pontianak"
Posting Komentar