Jakarta - Mentri Sosial (Menso) Tri Rismaharini sering menjadi sorotan publik akibat aksi yang suka marah-marah saat melakukan kegiatan di lapangan. Baru- baru ini Risma ngamuk saat mengecek penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako di wilayah Kota Tenggerang.
Saat itu, warga mengadu pada Risma bahwa ada pungutan Bantuan Sosial Tunai, dan nilai Bantuan Pangan Non Tunai atau program sembako yang tidak sesuai ketentuan.
Beberapa hari sebelumnya, pada 24 Juli 2021, Mensos Risma juga mengamuk saat melakukan inspeksi di Kelurahan Sendangharjo, Kabupaten Tuban. Risma marah karena ada warga yang termasuk keluarga penerima manfaat, mengaku baru menerima dua kali bantuan, dari yang seharusnya tiga bantuan.
Hal yang paling mudah dilakukan misalnya MoU dengan BPS, Pemda, dan Kominfo untuk penyediaan data dan platform aplikasi agar dinamika data terjadi digital realtime dan memaksimalkan setiap elemen jejaring pemerintahan hingga ke daerah terpencil.
Risma pun mempertanyakan kerja pihak pemerintah daerah yang seperti menahan-nahan bantuan kepada warganya.
Merespons hal ini, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan bahwa Mensos Risma spesialis drama.
“Biasa lah, Mensos Jokowi ini spesialis hanya banyak bikin drama, tapi tidak punya inovasi," ujar Satyo di Tagar TV, Senin, 2 Agustus 2021.
Terkait pernyataan Risma, kata Satyo, yang menyalahkan Pemerintah Daerah yang tidak mengusulkan warganya sehingga banyak warga terdampak pandemi Covid-19 tidak mendapat bantuan sosial (bansos).
Menurut Satyo Purwanto, Risma tidak punya inovasi. la menjelaskan, Kementerian Sosial merupakan eksekutor pemerintah dalam penyaluran bansos, mestinya menjadi leading sector dalam upaya membenahi data bansos dan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
"Hal yang paling mudah dilakukan misalnya MoU dengan BPS, Pemda, dan Kominfo untuk penyediaan data dan platform aplikasi agar dinamika data terjadi digital, realtime, dan memaksimalkan setiap elemen jejaring pemerintahan hingga ke daerah terpencil. Bukan malah menuding pihak-pihak yang tidak update dalam collecting data," ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi sistem bansos pemerintah sudah semestinya dilaksanakan agar menghindari kesalahan klasik, yaitu korupsi dan distorsi data yang semrawut.
"Sebenarnya, infrastrukturnya sudah ada, hanya menterinya punya inisiatif tidak? Infrastruktur platform digital untuk program bansos sepertinya sudah siap, tergantung menterinya punya political will dan kepikiran enggak sama dia?" ujarnya.
(Azzahrah Dzakiyah Nur Azizah)
Berita terkait
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Ada yang Menjuluki Tri Rismaharini Menteri Drama - Tagar News"
Posting Komentar