'Mentri BUMN Rini Soemarno harus Lengser'

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Ribuan pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FAPPB) berunjukrasa di depan Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka menuntut Menteri BUMN Rini Soemarno segera lengser dari jabatannya.

Para pekerja yang turut dalam aksi unjukrasa ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Para pekerja ini pun menolak akuisisi pertagas oleh PGN yang mereka anggap berkedok korporasi.

“Kami menuntut agar Mentri BUMN Rini Sumarno segera lengser. Kami juga meminta agar CSPA dibatalkan, serta seluruh proses akuisisi tersebut dihentikan,” teriak Ketua Umum serikat pekerja pertamina Bagus Bramantio di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Menurut para demonstran, keputusan akuisisi dari tiga opsi ini korporasi terlalu terburu-buru, tanpa kajian dan tidak transparan.

Menurut Bagus, akuisisi perusahaan yang sepenuhnya milik BUMN kepada perusahaan publik ini berdampak pada transfer profit kepada pihak asing. Bahkan mengancam kedaulatan kepemilikan perusahaan BUMN yang semestinya dikelola negara.

Akuisisi ini juga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perbuatan hukum dalam proses penggabungan atau pengambilalihan perseroan wajib memperhatikan kepentingan karyawan yakni aspirasi para pekerja itu sendiri.

“Yang menyakitkan, mereka selalu mengabaikam permintaan kami terkait hal itu,” terangnya.

Tak hanya itu, para pengunjukrasa juga menyebut agar pihak BUMN segera membentuk kembali Direktorat Gas, Energi Baru Terbarukan di Pertamina sebagai bukti keseriusan pemerintah mendorong perusahaan pertamina menjadi leader holding di Indonesia.

Mereka menganggap Menteri BUMN Rini Soemarno tak mampu bekerja dan mempertahankan perusahaan BUMN untuk menyejahterakan rakyatnya sendiri.

“Kalau tak mampu bekerja, Mentri Rini turun saja. Masih banyak orang mampu yang mau dengarkan permintaan rakyatnya,” teriak massa.

Hingga kini, aksi unjukrasa para pekerja masih berlanjut, sejumlah perwakilan pekerja pun diajak masuk untuk melakukan dialog terkait tuntutan mereka.

“Kami akan tetap bela perusahaan ini, jangan sampai aset negara hilang begitu saja karena ketamakan satu atau beberapa golongan. Kita akan melakukan advokasi dengan tetap menjaga integritas. Tapi jika memang diperlukan, kami siap melakukan industrial action hingga stop operasi sampai waktu yang tidak terbatas,” tegas Bagus.

Sekretaris Jenderal SPPGE Indra Mantik Oentara menegaskan bahwa SPPGE dan pekerja Pertamina lainnya tidak main-main dengan ancaman tersebut. “Jika ada instruksi untuk mogok, kami Akan tutup sumur atau shut down pembangkit. Kalau ini terjadi, kita minta maaf jika tidak bisa optimal menyukseskan Asian Games,” tuturnya.

Seperti yang diketahui, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) terkait proses akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PGN pada 29 Juni lalu, aksi penolakan dari pekerja Pertamina terus berlanjut. (IN/MJ)