Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meluncurkan Kanal Keluhan Pelabuhan. Digitalisasi dan integrasi data dari hulu ke hilir dari pelayanan pelabuhan ini adalah salah satu aksi untuk memangkas birokrasi dan perbaikan layanan pelabuhan.
Peluncuran kanal keluhan ini akan dilakukan secara simbolik oleh 17 pemangku kepentingan di layanan pelabuhan saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar oleh KPK, di Bidakara, Jakarta, 9 hingga 10 Desember 2022.
"Dengan kanal keluhan ini, diharapkan masyarakat, terutama pengguna jasa layanan pelabuhan, dapat secara aktif memantau, mengusulkan perbaikan, dan juga melaporkan penyimpangan dalam pelayanan pelabuhan," tulis keterangan resmi, Jumat (9/12).
Integrasi portal Lembaga Nasional Single Window (LNSW) dan Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesi (JAGA) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini akan diawali dengan peluncuran Kanal Keluhan Pelabuhan, dan selanjutnya akan dikembangkan menjadi kanal khusus Jaga Pelabuhan.
Sebagai informasi, saat ini KPK telah memiliki portal yang mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon, dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat, yakni JAGA.ID.
Sementara itu, LNSW adalah lembaga negara dibawah Kementrian Keuangan yang bertugas melaksanakan pengelolaan Indonesia Nasional Single Window (INSW) dan Sistem Indonesia Nasional Single Window dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan,dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik.
Sosialisasi TKBM
Pada momen spesial ini, Stranas PK juga melakukan sosialisasi tata kelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menurut peraturan ketengakerjaan TKBM dan peraturan baru tarif bongkar muat.
Hal ini adalah wujud komitmen Stranas PK dalam mendorong pengelolaan TKBM menjadi lebih professional. Sehingga, dapat menjadi salah satu pendorong dari aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan.
Bincang Stranas PK ini akan menghadirkan Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kepala Staff Kepresidenan, Ketua KPK, Menteri Tenaga Kerja, Mentri Koprasi Usaha Kecil dan Menengah, Mentri Perhubungan, dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Selaku Koordinator Harian Stranas PK.
Di hari kedua, 10 Desember 2022 , Stranas PK juga menggelar talkshow guna mendorong Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi aplikasi umum. Talkshow ini juga dilakukan untuk mendorong penguatan komitmen dan sinergi pusat dan daerah, dalam integrasi pengelolaan anggaran daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Hal tersebut sesuai dengan visi Stranas PK untuk kembali menekankan gagasan pentingnya mengintegrasikan seluruh layanan pengelolaan keuangan daerah baik integrasi horizontal (dari perencanaan-penetapan-penatausahaan dan pelaporan) maupun integrasi vertikal (antara pusat dan daerah) dalam rangka menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah secara terintegrasi atau terkonsolidasi secara nasional.
Sebagaimana diketahui, sebelum diterbitkan Permendagri 70 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, banyak daerah telah mengembangkan sistem informasi perencanaan maupun penganggaran yang berlaku untuk masing-masing daerah.Kondisi ini menyulitkan proses konsolidasi di tingkat nasional.
Kementerian Dalam Negeri kemudian mulai mengembangkan Aplikasi SIPD yang diharapkan dapat mencapai teragregasinya data dan informasi pada semua tahapan dalam siklus penganggaran daerah, yang sekaligus dapat dikonsolidasikan secara nasional.
Untuk memperkuat konsolidasi tersebut maka Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun dalam praktiknya, penggunaan platform atau aplikasi SIPD masih harus dioptimalkan.
Saat ini SIPD sedang diajukan menjadi aplikasi umum berbagi pakai. Hingga kini, sudah 539 Pemda menggunakan SIPD untuk proses perencanaan hingga penganggaran atau penetapan APBD. Terdapat kurang lebih 295 Pemda telah menggunakan modul penatausahan pada SIPD dan kurang lebih 90 Pemda telah dapat mengirimkan data transaksi pada SIPD ke SIKD Kemenkeu.
Selain data-data di atas, ditargetkan seluruh kebutuhan proses bisnis maupun fitur untuk penatausahaan dan akuntansi pelaporan pada SIPD, ditargetkan sudah dapat digunakan selepas 9 Desember 2022 ini. Meski demikian masih diperlukan proses transisi untuk diterapkan atau digunakan oleh seluruh pemerintah daerah.
Rangkaian acara di Hakordia kali ini merupakan salah satu acara menuju puncak acara Launching Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK, yang akan dilaksanakan tanggal 20 Desember 2022. Acara akan diawali dengan arahan langsung dari Presiden di Istana Negara Jakarta kemudian dilanjutkan dengan peluncuran aksi Stranas PK 2023 bersama kementerian dan lembaga terkait.
(rir) Baca Lagi Aje https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMigAFodHRwczovL3d3dy5jbm5pbmRvbmVzaWEuY29tL25hc2lvbmFsLzIwMjIxMjA4MjEwNzQ4LTE3LTg4NDk0MC9kaWdpdGFsaXNhc2ktbGF5YW5hbi1zdHJhbmFzLXBrLWx1bmN1cmthbi1rYW5hbC1rZWx1aGFuLXBlbGFidWhhbtIBhAFodHRwczovL3d3dy5jbm5pbmRvbmVzaWEuY29tL25hc2lvbmFsLzIwMjIxMjA4MjEwNzQ4LTE3LTg4NDk0MC9kaWdpdGFsaXNhc2ktbGF5YW5hbi1zdHJhbmFzLXBrLWx1bmN1cmthbi1rYW5hbC1rZWx1aGFuLXBlbGFidWhhbi9hbXA?oc=5Bagikan Berita Ini
0 Response to "Digitalisasi Layanan, Stranas PK Luncurkan Kanal Keluhan Pelabuhan - CNN Indonesia"
Posting Komentar