Mentri Perdagangan Tak Mau Anak Buahnya Kerja Seperti Pemadam Kebakaran - borneo24

Jakarta, Borneo24.com- Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengingatkan jajarannya agar tidak bekerja sebagai ‘pemadam kebakaran’ yang dicari-cari pedagang dan masyarakat saat harga bahan pokok naik atau turun drastis. Karena, hal tersebut hanya akan membuat capek.

“Kita akan capek kalau jadi pemadam kebakaran, diuber-uber soal masalah harga. Kita harus bisa memprediksikan apa yang akan terjadi, bukan ketika sudah terjadi baru kita seperti pemadam kebakaran,” ujar Lutfi di penutupan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021, Jumat (5/3).

Menurut Lutfi, bila ada perubahan cuaca yang memberi potensi pasokan dan harga terganggu, para staf Kemendag seharusnya bisa memproyeksikan sejak jauh-jauh hari. Dengan begitu, tidak ada kejadian harga naik atau turun secara drastis. Begitu juga dengan pasokan, tidak lenyap atau menumpuk secara tiba-tiba.

Hal yang sama juga berlaku pada persiapan jelang hari-hari besar, seperti ramadan yang akan dimulai pada awal April 2021 dan lebaran kurang dari 30 hari sejak masuk ramadan.

“Karena ketika harga naik, menteri perdagangannya yang salah, ketika harga turun, menteri perdaganganannya juga yang salah. Jadi semua tanggung jawab kita,” ucapnya.

Contohnya seperti kejadian kenaikan harga cabai saat ini. Padahal, siklus tanam dan distribusi cabai sudah ada di tangan kementerian, sehingga seharusnya tinggal dikoordinasikan. “Seperti cabai dan bawang merah ini kan memang barang yang harus cepat habis, kalau kelamaan, kita tidak bisa lawan, busuk. Masa kita sudah 70 tahun lebih merdeka, tidak punya opsi proposal untuk hal ini,” katanya.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto memaparkan ada beberapa kebijakan perdagangan dalam negeri yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok pada tahun ini. Pertama, menjamin ketersediaan pasokan.

Kedua, menjaga gejolak harga di masing-masing komoditas. Ketiga, memperkuat antisipasi dengan cadangan beras pemerintah (CBP), termasuk dengan penambahan daging sapi dan gula, meski tak dijelaskan akan berupa impor atau tidak. Keempat, menjalin koordinasi yang lebih erat dengan kementerian/lembaga lain dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga. Kelima, menjalankan sistem resi gudang untuk mengendalikan stabilitas dan risiko.

Keenam, merevitalisasi pasar rakyat sebagai tempat penunjang kegiatan jual beli bahan pokok.(***)

Let's block ads! (Why?)